09 March 2020

Majalah Tarbawi, Sebelum Hoaks dan Kebencian Merajalela



Setelah media-media Islam rontok, ujaran kebencian berkedok agama via daring berseliweran di tengah masyarakat.

Muslim Cyber Army dan jaringan-jaringan lain yang menyebar hoaks, fitnah, dan kebencian via saluran daring merupakan narasi yang menghangat akhir-akhir ini.

Polarisasi politik yang tajam pasca-Pemilu Presiden tahun 2014, terus terjadi sampai hari ini. Kubu-kubu yang berseberangan terus-menerus melancarkan serangan. Teks bertendensi kebencian diproduksi, disebarkan, dan membikin kegaduhan di tengah masyarakat.

Kecepatan adalah watak saluran daring. Celah ini bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, baik yang menebar informasi destruktif, maupun sebaiknya. Mundur sedikit ke belakang, ketika akses internet masih terbatas, penyebaran informasi yang berbentuk teks dikuasai media cetak.

Di medium cetak pun kabar baik dan busuk lumrah terjadi, hanya saja kecepatan penyebarannya jauh tertinggal jika dibandingkan dengan internet. Dalam konteks perang kebencian belakangan ini, media cetak lebih lambat penyebarannya.

Bacaan yang diproduksi oleh Muslim dan ditujukan untuk penganut agama mayoritas di negeri ini—sebagai mangsa terbesar dari warta busuk menor provokasi, pernah diwarnai oleh berbagai tabloid dan majalah Islam multi corak dan tendensi. Ada yang menyajikan sastra, liputan konflik, kajian wacana politik, isu-isu keluarga, menyemai ruhani, dll.

Mayoritas media-media tersebut telah rontok. Salah satunya adalah majalah Tarbawi yang mempunyai misi “Menuju Kesalehan Pribadi dan Umat”.

Majalah yang lahir pada 1999 dan berhenti terbit tahun 2014 tersebut—jika melihat isi warta hoaks yang membanjir belakangan ini --, adalah contoh media yang mencoba meredam ketergesa-gesan umat dalam menyikapi berbagai hal yang beredar dalam keseharian. Tarbawi menawarkan jeda, spasi perenungan, dan menggeledah ruhani.

Sedari judul, Tarbawi telah menawarkan perspektif lain. “Di Balik Kebiasaan Kita Memilih Kata”, demikian judul edisi 287. Dirosat atau kajian utama di nomor ini—dengan menyertakan referensi dari khazanah Islam, membahas hal-ihwal kata yang menjadi ujung tombak dalam keseharian.

Setelah mengutip sebuah perkataan Umar bin Abdul Aziz (cicit Umar bin Khatab/khalifah kedua dalam sejarah kepemimpinan Islam) tentang kata, Tarbawi kemudian mengurainya dalam tulisan yang cukup panjang.

Bagi Tarbawi, persoalan memilih kata adalah hal penting yang harus disampaikan kepada masyarakat. Alih-alih mengupas rupa-rupa peristiwa aktual dan segera memberitakannya, Tarbawi justru terlebih dulu membekali pembacanya dengan perangkat kesadaran tentang kata.

“Setiap kita berurusan dengan kata-kata dalam berbeda kesempatan. Bahkan sebagai seorang Muslim, setiap hari ibadah kita berkaitan erat dengan pengucapan kata. Memilih kata adalah soal seni, rasa, dan sastra,” tulis Tarbawi.

Tarbawi menambahkan bahwa masing-masing kita mempunyai keleluasaan memilih kata, baik dalam berbicara maupun dalam menulis. Pilihan tersebut bukan sekadar sesuatu yang biasa, sebab ia membawa pesan-pesan di baliknya. Kebiasaan kita memilih kata adalah hal-hal yang melatarinya. Mengutip dari seorang bijak, Tarbawi menulis bahwa seseorang diukur dengan dua anggota tubuhnya yang kecil, yaitu hati dan lidahnya.

“Semoga keimanan kita lebih terjaga dengan pilihan kata, dan kita bisa lebih mendalami sebuah persoalan sebelum mengambil sikap untuk bicara. Karena setiap kata ada pertanggungjawabannya,” terang Tarbawi.

Contoh lain tentang ikhtiar Tarbawi dalam mencoba meredam sikap masyarakat yang berlebihan dan tidak moderat, adalah edisi 225 yang kajian utamanya bertajuk “Mungkin, Kini Kita Tengah Mencintai Apa yang Dulu Kita Benci”.

Dalam edisi ini, Tarbawi mengkaji soal sikap personal dan masyarakat yang kerap membenci atau tidak menyukai sesuatu dan seseorang secara berlebihan. Padahal, menurut majalah ini, selalu ada perubahan dalam diri kita seiring perubahan-perubahan yang dibawa oleh waktu yang terus berjalan.

Bukan hanya fisik dan usia, tambah Tarbawi, tapi kadang selera, pandangan, pikiran dan perasaan kita, juga ikut berubah. Suasana jiwa, yang diwakili oleh benci dan cinta kita pada seseorang atau sesuatu, pun kadang bergeser.

“Benci yang berlebihan akan menimbulkan gelap mata. Sedangkan cinta yang berlebihan akan menimbulkan kekecewaan. Karena itu jika membenci seseorang atau sesuatu, jangan sampai rasa benci itu mengusai hidup kita,” tulis Tarbawi.

Dari awal terbit sampai meranggas dan mati di edisi 315, majalah ini selalu menakar setiap judul dan isi dengan pendekatan yang mencoba menggedor-gedor kesadaran. Beberapa contoh judul berikut adalah bagian kecil dari riwayat tiga ratus edisi lebih yang telah dilahirkan Tarbawi:

“Sediakan Selalu Ruang untuk Dibenci” (edisi 206), “Seringkali Kita Meminta Melalui Ibadah yang Tergesa-gesa” (edisi 217), “Mari Sejenak Bicara tentang Rasa Sepi Seorang Ibu” (edisi 219), “Merasakan Jejak Diri di Rumah Kita yang Dulu” (edisi 258), dll.



Kabar dari Belakang Layar

Tarbawi yang hidup dalam situasi transisi antara dunia cetak dan daring, terlihat gagap menghadapi perubahan tersebut. Media sosial yang mereka miliki untuk memublikasikan majalah hanya Facebook dan Twitter, sementara laman web-nya sudah lama tidak bisa dibuka. Sekarang hanya menyisakan beberapa arsip di laman blogspot yang tidak diketahui siapa pembuatnya.

Pendiri majalah ini adalah Ahmad Zairofi, M. Lili Nur Aulia, dan Arwim Al Ibrahimi. Ketika dihubungi oleh Tirto (5/3/2018) via salah satu media sosial, M. Lili Nur Aulia tidak bersedia memberikan nomor kontaknya dan hanya menjawab, “[Sudah] lama sekali tidak berinteraksi dengan pertanyaan seperti ini. Afwan (maaf) ya belum bisa jawab.”

Sebelum Tarbawi lumat pada 2014, Ahmad Zairofi (pendiri merangkap pemimpin redaksi) pernah menjelaskan dapur di balik pembuatan majalah tersebut kepada Edi Santoso—yang kemudian sempat bergabung sebagai Redaktur Pelaksana Tarbawi.

Dalam Kemanusiaan dalam Media: Telaah atas Gaya Jurnalisme Majalah Tarbawi dan Tempo (Jurnal Komunika, Vol. 4 No. 1, Januari-Juni 2010), Edi Santoso menulis bahwa Tarbawi berideologi jurnalisme nurani.

“Secara implisit, Majalah Tarbawi mengaku ‘berideologi’ jurnalisme nurani. Setidaknya, lewat iklan dan merchandiser-nya, majalah ini hampir selalu menyertakan slogan jurnalisme nurani. Bahkan beberapa kali mereka secara khusus menggelar pelatihan jurnalistik bertajuk ‘7 Ideologi Tulisan Mazhab Jurnalisme Nurani’,” tulisnya.

Menurut Ahmad Zairofi, jurnalisme nurani adalah praktik jurnalisme berdasarkan fitrah Islami. Fitrah bermakna universal karena pada dasarnya manusia memiliki fitrah (kecenderungan) yang sama.

“Jadi meskipun Tarbawi mengusung nilai-nilai Islam, pemberitaannya tetap relevan untuk dibaca kalangan dengan agama apa pun. Pada simpul fitrah inilah, Tarbawi bermaksud membangun kebersamaan umat lintas ras dan budaya. Titik temu jurnalisme nurani Tarbawi dengan jurnalisme lainnya ada pada prinsip tanggung jawab dan kejujuran,” tambahnya.

Menurut Edi, dalam menyeleksi dan memilih isu, Tarbawi tentu mengikuti kaidah nilai jurnalistik, yakni menakar sisi kebaruan informasi (novelty), kedekatan dengan pembaca (proximity), pengaruhnya pada pembaca (consequence), konflik, dan sentuhan nilai kemanusiaan (human interest).

Edi menambahkan, bahwa pertimbangan nilai berita itu lebih pada sisi pelatuk berita (news peg) untuk melakukan kontemplasi.

Tarbawi lebih menekankan sisi kontemplasi sebuah peristiwa,” terangnya.

Sebelum bergabung dengan Tarbawi, Edi Santoso menelaah bahwa menurutnya majalah tersebut hampir selalu memberikan penekanan pada solusi dari setiap peristiwa yang diangkat.

“Solusi yang ditawarkan Tarbawi cenderung bersifat personal. Tarbawi melihat akar dari segala persoalan sebetulnya ada pada diri manusia (antroposentris) sehingga perubahan lingkungan akan berawal dari perubahan pribadi” tulis Edi.

Hal ini dibenarkan oleh Ahmad Zairofi yang mengakui bahwa memang Tarbawi lebih fokus pada sisi personal. Ia menambahkan, langkah tersebut adalah pendekatan kultural dengan mengajak pembaca untuk berkontemplasi, merenung, dan membangkitkan kesadaran.

Ahmad Zairofi juga menegaskan bahwa faktor lain di luar manusia, misalnya sistem, memang memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia, namun semuanya berawal dari manusia.

“Kesadaran personal merupakan kekuatan utama sebelum kekuatan kolektif. Daya tahan personal merupakan daya tahan utama sebelum daya tahan kolektif. Dan kecakapan personal secara mental merupakan modal menuju kecakapan sistem,” terangnya.



Menghilang dan Dirindukan

Kesibukan meringkus kontemplasi. Sejak Tarbawi berhenti terbit, ketiga pendirinya tercatat aktif di partai politik, yaitu PKS. Ahmad Zairofi sibuk sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. M. Lili Nur Aulia menjabat sebagai Ketua Kaderisasai Kader DPW PKS Banten. Dan Arwim Al Ibrahimi menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah Daerah PKS Padang.

Meski Tarbawi memang lahir dari rahim gerakan Tarbiyah, dan para pendirinya kemudian bertungkus lumus di partai tersebut, akan tetapi para pembacanya merasa menyayangkan ketika akhirnya majalah ini berhenti terbit.

Respons masyarakat terhadap Tarbawi sedari awal memang cukup baik. Mula-mula terbit sekitar 2000 eksemplar. Setahun kemudian sudah menerbitkan lebih dari 20.000 eksemplar, padahal pada waktu itu majalah ini hanya terbit bulanan.

Di beberapa laman pribadi pembaca Tarbawi, seperti yang ditulis oleh 
Triyanto Mekel, ia menyayangkan majalah ini berhenti terbit. Menurutnya, umat masih membutuhkan pemaknaan hidup yang dihadirkan oleh majalah tersebut.

“Majalah Tarbawi sudah lama tak hadir menyapa. Rindu kesejukannya,” tulisnya.

Sementara pembaca lain, 
Husni Mubarok, yang mengaku sudah mengenal Tarbawi sejak kelas 5 Sekolah Dasar, tak bisa melupakan “gaya bahasanya yang mengalir ringan dan tiada beban.”

“Hilangnya Tarbawi jelas kabar buruk. Cukup menyesakkan dada walau saya tidak rutin membelinya,” tulis 
Yusuf Maulana.

Menurutnya, situasi politik yang banyak menyita perdebatan adalah momentum yang tepat untuk membaca kembali materi di Tarbawi. Ia berharap media—yang katanya “penyejuk hati” ini hadir kembali.

Sejauh ini, belum ditemukan arsip bahwa Tarbawi berhenti terbit disertai pamit kepada para pembacanya. Majalah itu hilang begitu saja. Pelanggan tiba-tiba tak menemukan lagi edisi terbaru. Padahal Tarbawi sempat punya slogan yang berbunyi, “Kita hidup di kepadatan interaksi, tapi sulit untuk belajar memahami.”

Nomor 315 adalah edisi pamungkasnya. Sejak itu, sebuah media cetak Islam telah lampus. Internet berkembang, yang lain ikut bertumbangan. Kini, yang ada hanya teks-teks kebencian berkedok islam yang berseliweran menghiasi semesta informasi para pembaca. (irf)

Tayang pertama kali di Tirto.id pada 7 Maret 2018

04 March 2020

Bahasa Daerah Kian Tersingkir oleh Bahasa Indonesia, Kok Bisa?


  
Bahasa daerah semakin dianggap kalah bergengsi dibanding bahasa Indonesia. Ironi tersendiri di tengah kampanye gencar bahasa nasional.

Setiap lebaran tiba, rumah saya yang terletak di salah satu kecamatan di ujung selatan Jawa Barat selalu dipenuhi para kemenakan. Sebagian telah duduk di sekolah menengah pertama, sebagian lagi masih di sekolah dasar. Mereka berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, baik dengan orang tua maupun dengan sesama saudara sepupu.

Orang tua mereka hampir seratus persen penutur bahasa Sunda. Namun tak seorang pun dari para kemenakan itu yang fasih berbahasa Sunda. Sebagai paman, mereka memanggil saya “om”, alih-alih “mang”.

Bagaimana dengan para tetangga? Setali tiga uang.

Dulu, saat saya seusia mereka, kondisinya terbalik. Jika saya dan teman-teman ada yang berbicara bahasa Indonesia di luar jam pelajaran sekolah, pasti diolok-olok. Dianggap meniru gaya orang kota.

Di rumah, bahasa yang orang tua kami gunakan untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya adalah bahasa Sunda. Ada proses pewarisan bahasa daerah, bahasa ibu, atau bahasa sékésélér, yang kiwari mulai ditinggalkan para pasangan muda saat berkomunikasi dengan anak-anak mereka.

Kondisi serupa terjadi juga di Kabupaten Flores Timur. Beberapa kawan yang berasal dari Larantuka dan Solor menceritakan tentang proses komunikasi dengan anak-anak mereka yang mayoritas menggunakan bahasa Indonesia, alih-alih menggunakan bahasa Lamaholot.

Proses pewarisan terputus. Anak-anak hanya memungut bahasa daerah dari lingkungan di luar rumah. Kemahiran berbahasa daerah semakin merosot.

Jika membaca catatan Ajip Rosidi, orang yang telaten dalam menjaga dan mengembangkan bahasa Sunda, dalam Kudu Dimimitian di Imah (2014), rupanya fenomena ini bukan hal baru.

Sekali waktu ia memenuhi undangan acara syukuran kawannya di Jakarta yang ia sebut “Ki Silah”, yang ia kenal sejak 1956 saat diadakan Kongres Pemuda Sunda. Adik kawannya itu bertahun-tahun menulis situasi politik dan sosial di majalah Manglé yang berbahasa Sunda. Sebagaimana pengakuan kawannya, kakak-beradik itu dibesarkan di lingkungan Paguyuban Pasundan.

Namun Ajip merasa heran saat acara syukuran itu memutar video yang berisi riwayat hidup singkat “Ki Silah” yang dibuat oleh anak kawannya tersebut. Dalam video muncul nama Ramadhan K.H. Sastrawan asal Cianjur itu tidak ditulis “Ramadhan Karta Hadimadja”, melainkan “Kiai Haji Ramadhan”.

Kemudian saat anak pertama kawannya itu berpidato menghaturkan terima kasih kepada ayahnya, ia menggunakan bahasa Inggris. Juga kedua adiknya yang berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa Inggris.

Di titik itu Ajip bertanya-tanya. Kenapa kawannya yang lahir dan hidup dalam lingkungan pergerakan Sunda, juga pernah ditahan selama hampir empat tahun gara-gara terlibat dalam gerakan kesundaan yang berseberangan dengan pemerintah, tidak menanamkan kesundaan, terutama dalam bahasa, kepada anak-anaknya.

Sebagian kawannya yang lain mengatakan kepadanya bahwa hal itu terjadi karena mereka lama hidup di luar negeri saat “Ki Silah” menjadi diplomat. Namun alasan itu buru-buru Ajip bantah, sebab kawannya yang lain yang juga lama bertugas sebagai diplomat, malah anak-anaknya lahir di Perancis, semuanya mampu berbahasa Sunda.


Ketakutan dan Tidak Mangkus

“Apakah Ki Silah menjadi jera menggeluti kesundaan setelah dipenjara selama hampir empat tahun? Kemudian menyingkirkan segala rupa yang berbau Sunda?” tanya Ajip.

Pertanyaan itu bisa jadi jawabannya “ya”, sebagai cara bertahan hidup “Ki Silah” atas masa lalunya yang berseberangan dengan pemerintah, yang kemudian ia bisa berkiprah di Kementerian Luar Negeri. Dalam konteks yang agak berbeda, orang-orang Minangkabau merevolusi tipe nama mereka setelah kegagalan PRRI. Namun intinya sama: ada kompromi yang mengorbankan akar tradisi.

Kita tahu, alasan ketakutan seperti contoh di atas tak dapat dilekatkan ke dalam konteks kiwari dalam penolakan menggunakan bahasa daerah. Perkara lain yang paling memungkinkan dijadikan alasan oleh para orang tua adalah soal keefektifan.

Anak-anak menghabiskan sebagian hidup di sekolah dan lingkungan pergaulan mereka. Bahasa pengantar di sekolah adalah bahasa Indonesia. Sementara di lingkungan pergaulan—khususnya dalam kasus bahasa Sunda—meski para orang tua mereka penutur bahasa Sunda, proses pewarisannya terputus, sehingga mereka lagi-lagi menggunakan bahasa Indonesia.

“Tidak mangkus,” ujar seorang kawan asal Bandung, beristri orang Bandung, dan tinggal di Jakarta, soal tak digunakannya bahasa Sunda dalam berkomunikasi dengan anaknya.

Alasan tersebut masuk akal. Sah-sah saja jika ia menghindari kerepotan mengajarkan bahasa Sunda, di tengah keseharian yang hampir sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia.

Lagi pula, jika mengacu pada hasil penelitian Jérôme Samuel dalam Kasus Ajaib Bahasa Indonesia? Pemodernan Kosakata dan Politik Peristilahan (2008), bahasa daerah memang kalah bersaing dengan bahasa Indonesia. Fungsinya juga semakin terbatas, terutama dalam tulisan.

Pada masa kolonial bahasa daerah hadir dalam pelbagai bidang seperti kesusastraan daerah, terjemahan kesusastraan dari bahasa Melayu dan bahasa Barat, pengajaran (ilmu hitung, sejarah, ilmu bumi, ilmu pendidikan), ilmiah populer (kesehatan), atau teknik (listrik, mekanik).

Namun sejak 1945 penggunaannya semakin terbatas. Pers yang mempertahankan penggunaan bahasa daerah hampir semuanya sekarat. Lagu-lagu pop daerah lebih lebih dekat ke ragam lisan daripada tulisan.

Sejumlah sensus menyiratkan bahwa sejak awal kemerdekaan, bahasa Indonesia berkembang tanpa menyebabkan kemunduran bahasa-bahasa daerah. Sehingga kedwibahasaan seolah-olah menjadi norma dalam kemampuan berbahasa di Indonesia.

“Akan tetapi, pernyataan tentang bahasa-bahasa daerah ini banyak berlandas pada gambaran resmi sesaat yang ketepatannya sulit diukur, sementara pengamatan di lapangan menunjukkan kenyataan yang berbeda […] Terjadi kemunduran bahasa-bahasa daerah, baik di wilayah-wilayah tepian ataupun yang lebih dekat pusat,” tulis Samuel.

Jika ditimbang dari sudut tersebut, soal penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dalam percakapan di keluarga, pada akhirnya tergantung kepada sesuatu yang lebih bersifat emosional, yaitu perasaan terhubung dengan sékésélér atau leluhur.

Contoh untuk kondisi ini telah disinggung sebelumnya, tentang keluarga diplomat asal Sunda yang bertugas di Perancis dan tetap menggunakan bahasa Sunda di rumah. Tak ada pertimbangan keefektifan, juga tak ditakar oleh mangkus tidaknya bahasa tersebut.

“Anaknya yang paling besar berkata kepada saya, bahwa sebetulnya bahasa utama mereka adalah bahasa Perancis (sebab lahir, tumbuh, dan sekolah di Paris), tapi karena [orang tua dan saudara-saudaranya] di rumah menggunakan bahasa Sunda, ia pun mampu menggunakan bahasa tersebut,” imbuh Ajip.


Gengsi dan Kekenesan

Dalam masyarakat dwibahasa, fungsi bahasa galibnya memang berbeda-beda. Dan seperti dituturkan sebelumnya, di Indonesia bahasa daerah memiliki fungsi yang lebih rendah daripada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hal ini kemudian melahirkan prestise berbahasa yang berbeda-beda.

“Lazimnya, orang merasa berprestise tinggi jika dia dapat berbahasa Inggris dengan baik, yakni bahasa yang memiliki fakta keinternasionalan. Sebaliknya, orang merasa berprestise rendah jika hanya dapat berbahasa daerah,” tulis R. Kunjana Rahardi dalam Dimensi-dimensi Kebahasaan: Aneka Masalah Bahasa Indonesia Terkini (2006).

Ia menambahkan, kenyataan berbahasa seperti itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di negara-negara Eropa terhadap bahasa patois atau variasi lokal suatu bahasa yang bersifat nonstandar. Menurutnya, bahasa ini tidak terpelihara, tidak terkultivasi, dan tidak dikembangkan secara baik, serta hanya dipakai masyarakat kelompok bawah.

“Bahkan, secara ironis, mereka menyebut sebagai bahasanya orang-orang dari dunia keempat,” imbuhnya.

Penjelasannya tentang tingkatan gengsi bahasa, jika ditarik ke dalam kondisi penggunaan bahasa daerah hari ini di Indonesia, bisa jadi menjadi salah satu alasan para orang tua dalam menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan anak-anak mereka, alih-alih menggunakan bahasa daerah.

Jika tak sepenuhnya, leksikon-leksikon tertentu dalam bahasa yang lebih bergengsi mereka pungut dan dicampuradukkan dengan bahasa yang mereka pakai sehari-hari.

Rahardi menyebut laku ini sebagai “menyombongkan diri”. Sementara Alif Danya Munsyi dalam Bahasa Menunjukkan Bangsa (2005) menyebutnya sebagai “kekenesan berbahasa”.

Sekali waktu di bulan Oktober 2003, sebelum meninggalkan sebuah hotel di Yogyakarta, Danya Munsyi diminta untuk menuliskan kesan-kesan terhadap hotel tersebut. Saat hendak menulis, ia melihat tulisan Syamsul Maarif (saat itu menteri) yang sehari sebelumnya menginap di hotel yang sama.

Like other guests, I feel good stay in Santika. Manajement tahu bagaimana memperlakukan tamu secara profesional,” tulis Maarif yang dipanggil “encik” oleh Danya Munsyi.

Demi melihat tulisan itu, ia kemudian mengeluarkan unek-uneknya tentang penyakit “nginggris” yang merasuki orang Indonesia, khususnya kalangan terpelajar, yang menurutnya semestinya lebih mengerti konteks sejarah yang mengiringi lahir dan tumbuhnya bahasa Indonesia.

“Bahasa Indonesia menjadi tidak karuan karena pemakainya, terutama kalangan terpelajar, dalam bercakap maupun menulis, tampak seperti kesurupan, jor-joran, menghias bahasa Indonesia dengan kata-kata, istilah-istilah, bahkan kalimat-kalimat tertentu bahasa Inggris. Tidak jelas apa maunya, apakah supaya kelihatan pintar, kelihatan cendekia, ataukah sekadar menunjukkan bakat genit dan kebolehan bersolek?” tegasnya.

Kekenesan ini, yakni mencampuradukkan dua bahasa yang memiliki gengsi berbeda, bisa juga terjadi dalam percampuran antara bahasa daerah dengan bahasa Indonesia.

Dari sisi sosiolinguistik dan sosiokultural, menurut Kunjana Rahardi, kenyataan sintesis kebahasaan tersebut seolah-olah tidak tersanggahkan. Namun dalam kerangka pembinaan dan pembakuan bahasa, kenyataan kebahasaan ini merupakan spesimen pelanggaran yang perlu diperbaiki.

Dalam semangat pemeliharaan dan pemajuan bahasa daerah, pelbagai kenyataan ini tentu mustahak menjadi catatan yang mesti diperhatikan. Memang bukan hal mudah untuk memperbaikinya, namun setiap orang yang masih peduli setidaknya bisa mempertimbangkan usul Ajip Rosidi: bahasa daerah bisa dimulai di rumah sehingga tak memotong proses pewarisannya.
(irf)



Tayang pertama kali di Tirto.id pada 18 Juli 2019

Foto: radarpena.id

26 February 2020

Jalan Braga di Antara Dulu dan Kini


Jalan Braga merupakan jalan paling ikonik di Kota Bandung.

Braga, ruas jalan paling ikonik di Kota Bandung ini punya ikatan kuat dengan kopi. Bisa dibilang, Braga lahir karena kopi.

Semua bermula dari Andries de Wilde, seorang juragan perkebunan yang mempunyai gudang kopi di daerah yang sekarang menjadi kompleks Balai Kota Bandung. Untuk menghubungkan gudang kopi dengan De Grote Postweg atau Jalan Raya Pos sebagai jalur utama di Pulau Jawa, sebuah jalan setapak dipakai. Biasanya, para pelintas maupun pedagang yang lewat sini menaiki pedati. Sebelum bernama Jalan Braga, orang-orang menyebutnya sebagai Jalan Pedati atau Karrenweg.

Pedati hanya menjadi masa lalu. Petang itu, Sabtu (12/1/2019), kendaraan bermotor berkuasa di atas jalan yang dilapisi batuan andesit ini. Gas buangnya mengambang di udara, hinggap mana suka, juga terhisap orang-orang yang tengah mengantri di depan sebuah kedai kopi.

Toko Kopi Djawa nama kedai kopi itu. Sebelumnya bernama Toko Buku Djawa, tapi di mula 2015, riwayat toko buku berusia puluhan tahun itu berakhir. Mengikuti jejak toko buku lain di Jalan Braga yang lebih dulu pamitan. Kini, di ruas jalan sepanjang kira-kira 600 meter itu, toko buku yang tersisa hanya Nusa Cendana.

“Musuh terbesar kami adalah pembajakan,” ujar Sigit, pemilik toko buku tersebut.

Jualan utama Nusa Cendana adalah buku-buku kedokteran dan bahasa Jerman. Surat kabar, tabloid, dan majalah, yang sebelumnya selalu dipajang menggantung di balik kaca besar yang menghadap jalan, kini tak ada. Pergeseran pembaca dari cetak ke daring menjadi alasannya.

Menurut Sigit, Nusa Cendana masih mampu bertahan karena kerap menjual buku-bukunya dalam jumlah besar ke sejumlah lembaga pendidikan dan perpustakaan di beberapa kota di Jawa Barat.

“Meski tak seramai dulu, tapi masih lumayan,” imbuhnya.

Penjualan langsung di toko, terang Sigit, tak banyak. Ia sadar, kini Jalan Braga beranjak menjadi kawasan yang dikuasai oleh niaga kuliner. Restoran, toko roti, kedai kopi, mini market, kafe, dan beer house, lebih ramai dikunjungi pembeli ketimbang toko busana, cenderamata, juga toko buku.

Tempo dulu, salah satu tengara ruas jalan ini adalah toko buku van Dorp, letaknya tak jauh dari lintasan jalan kereta api yang memotong Jalan Braga. Warsa 1940, van Dorp sempat menjual buku bertajuk Indische Tuinbloemen.

Ridwan Hutagalung dan Taufanny Nugraha mencatat dalam Braga Jantung Parijs van Java (2008), Indische Tuinbloemen merupakan buku botani seri album lukisan bunga yang ditulis oleh botanikus Kebun Raya Bogor, M.L.A. Bruggeman. Sementara lukisan-lukisan bunga di dalamnya dikerjakan oleh Ojong Soerjadi.

Indische Tuinbloemen memuat 107 kolom kosong yang bisa dilengkapi dengan kartu lukisan bunga. Setiap membeli satu kartu, maka pembeli berhak mendapat bibit bunga sesuai dengan gambar di kartu yang ia beli.

“Barang siapa yang hendak melengkapi koleksi lukisan bunga album tersebut, tentunya harus siap pula menjadi seorang penama bunga […] Dengan begitu, van Dorp secara tidak langsung telah menggiring warga Bandung untuk keranjingan menanam bunga,” tulisnya.

Setelah Belanda hengkang dari tanah air, van Dop gulung tikar. Dari tahun ke tahun, gedung yang dulu mereka tempati berganti-ganti fungsi, dari tempat hiburan malam sampai toko alat tulis kantor. Kini, gedung tersebut sering dijadikan tempat pameran buku. Sehari-hari nampak tak ada kegiatan.

Di belakang Jalan Braga, ada Kampung Affandie. Kampung ini berada di pinggiran sungai Ci Kapundung. Tak beda dengan perkampungan lain di perkotaan, Kampung Affandie terdiri dari gang-gang kecil tempat para bocah bermain. Sejumlah gerobak penjual makanan nampak terparkir manasuka.

Pagi, siang, sore, warga kampung tersebut sering tengah duduk di beranda rumah mereka yang sempit sambil ngobrol dan mencari kutu. Orang-orang yang lewat mengucapkan “punten (permisi)” sebagai adab.

Dari Jalan Braga, kampung ini jelas tak terlihat, sebab letaknya di bawah dan tertutup jajaran pertokoan dan hotel. Baru-baru tersiar kabar, sejumlah rumah di Kampung Affandie dirobohkan untuk pembangunan hotel.

“Iya, sebagian udah hancur. Katanya sih buat hotel. Mereka (pengembang) juga mau nutup Gang Affandie, tapi ditolak warga,” ujar penjual rokok bernama Ugi.

Menurut Hendrik F. Wieland dalam Braga: Revitalisation in an Urban Development (1997) seperti dikutip Ridwan Hutagalung dan Taufanny Nugraha, pada awal pembangunan Jalan Braga medio 1826, sudah ada kampung bernama Babakan Soeniaradja.

Ugi mengontrak kamar bersama empat orang kawannya sesama penjual rokok dan kopi keliling. Harga sewa kamar per bulan 500 ribu, jadi mereka masing-masing membayar 100 ribu.

Menurut Ugi, penghasilannya per hari rata-rata 50 ribu, belum dipotong makan dan rokok. Sebulan sekali pulang ke Singajaya, membawa uang sekitar satu juta. Anaknya dua, tinggal bersama istrinya di kampung halaman.

“Harus hemat, kalo gak gitu sedikit sekali yang bisa dibawa pulang,” imbuhnya.

Tukang parkir, pegawai toko, pegawai kebersihan kota, dan penjual lukisan, adalah sejumlah orang yang kerap membeli dagangannya. Jika melintas di Jalan Braga, penjual seperti Ugi akan tampak tengah jongkok di trototar menunggu para pembeli.

“Kopi hiji (satu), kang,” ujar saya saat pertama kali membuka percakapan dengannya yang tengah jongkok dekat lapak penjual lukisan.

Hampir sebelas belas tahun Ahmad, 62 tahun, berjualan lukisan di trotoar jalan Braga. Ia sebelumnya berkeliling dari satu hotel ke hotel yang lain di seantero Bandung. Lukisan yang ia jual berasal dari Jelekong, sebuah desa di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Seperti Ugi, ia juga tinggal di Kampung Affandie. Namun, bukan sebagai pendatang dari luar kota.

Satu lukisan kecil ia tawarkan 75 ribu rupiah, dan 150 ribu jika ditambah bingkai. Itu hanya penawaran awal. Kesepakan dengan para pembeli tentu di bawah harga tersebut. Sehari paling banyak ia menjual empat lukisan.

Ahmad tak sendirian. Sepanjang Jalan Braga, penjual lukisan para seniman Jelekong cukup banyak, termasuk yang berjualan di dalam toko. Lukisan-lukisan yang dipajang di dinding-dinding toko yang tutup, yang umumnya lukisan pemandangan perdesaan, buah-buahan, binatang, dan Braga tempo dulu, sering dijadikan latar belakang para penjerat foto diri.

Tina, Erna, dan Arini, baru selesai berburu foto. Tiga perempuan muda ini tengah duduk di depan sebuah mini market sambil menikmati ragam camilan. Ketiganya telah menyelesaikan kuliah dan bekerja di tempat berbeda-beda.

Mereka mulanya akan berburu foto di daerah Bandung utara. Hendak menjerat rutinitas alam dari Gunung Putri, Lembang: matahari terbit. Namun, karena bangunnya kesiangan, akhirnya mereka menuju Braga.

Selain gemar mengambil gambar bertema cerita persona, mereka juga menyukai bangunan-bangunan tua yang melimpah di sepanjang Jalan Braga.

“[Bangunan tua] harus dijaga ya, karena kan bersejarah,” ujar Erna.

Kawasan Jalan Braga memang dipenuhi bangunan tua, salah satunya Gedung Merdeka yang dulu bernama Societeit Corcordia. Gedung ini adalah tempat berkumpul para juragan perkebunan dan orang orang-orang Eropa elite lainnya untuk bersosialisasi dan berpesta.

Gedung ini dilengkapi sebuah bioskop yang terpisah dari bangunan utama yang bernama Corcordia Bioscoop. Bangunannya menyerupai kaleng biskuit. Kini, gedung bioskop tersebut bernama De Majestic.

Selain itu, ada juga bangunan Rathkamp, Au Bon Marche, DENIS, Sumber Hidangan, Blok het Snoephuis, Gerzon’s Modemagazijnen, Hellerman, De Concurrent, Gedung Gas, Maison Bogerijen (Braga Permai), Toko Es Krim Baltic dan lain-lain.

“Tepat di pojok melingkar simpang Jalan Braga dan Jalan Naripan berdiri sebuah bangunan yang digunakan oleh Maison Vogelpol. Kemudian sempat ditempati Toko Chotimall & Co. Bangunan ini lebih terkenal saat digunakan sebagai Restoran Es Krim Baltic,” tulis Ridwan Hutagalung dan Taufanny Nugraha dalam Braga Jantung Parijs van Java (2008).

Di pinggir trotoar depan Toko Es Krim Baltic itulah, malam itu, saya berbincang dengan Budiman, 40 tahun, seorang penarik becak. Ia berasal dari Majalaya, sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung. Becak yang ia pakai bukan miliknya, melainkan kepunyaan seorang bos yang tinggal di daerah Tegallega. Setiap hari ia wajib setor 10 ribu. Sedari pagi, ia berangkat dari Tegallega menuju Pasar Baru. Menjelang sore, saat aktivitas pasar mulai sepi, ia mangkal di Jalan Braga. Begitu setiap hari.

Istri dan ketiga anaknya tinggal di Majalaya. Anak yang paling besar telah duduk di bangku SMA, anak kedua SMP, dan yang bungsu baru SD. Istrinya buka warung kecil-kecilan, sekadar berjualan makanan yang biasa dibeli anak-anak.

Pendapatan Budiman per hari sekitar 50 ribu. Hari itu, pukul 19.30, ia baru memperoleh penghasilan 35 ribu. Rencananya malam itu mau mangkal sampai pukul 23.00.

“Sering juga sih mangkal sampai pagi,” ujarnya.

Seminggu dua kali Budiman pulang ke Majalaya. Selama bekerja, ia tidur di bedeng milik bosnya, atau jika mangkal sampai pagi ia bisa terlelap di becaknya. Budiman mengaku, meski bekerja begitu keras mendera fisik, tapi kesehatannya relatif terjaga.

“Penyakit tukang becak mah cuma dua, masuk angin dan perut perih karena kebanyakan diganjal kopi,” katanya.

“Gak makan, kang?”

“Makan, tapi telat, sayang duitnya,” pungkas Budiman.

Pukul 20.00 lewat saya pamit. Hujan mulai mengguyur Braga. Budiman beringsut masuk ke becaknya. (irf)



Tayang pertama kali di Tirto.id pada 16 Januari 2019

Foto: Beritagar

25 February 2020

MRT Ratangga dan Sejarah Obsesi Pejabat terhadap Dunia Wayang



Sejak zaman Orde Baru, pemerintah sering menamai benda-benda publik berteknologi tinggi dengan nama dari dunia wayang, termasuk kini pada MRT Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan nama rangkaian kereta MRT atau Mass Rapid Transit alias Moda Raya Terpadu pada Senin (10/12/2018) di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nama yang diambil untuk rangkaian kereta tersebut adalah Ratangga.

“Namaku diambil dari puisi di kitab Arjuna Wijaya dan Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular. Dalam bahasa Jawa Kuno, Ratangga artinya kereta perang. Kereta perang identik dengan kekuatan dan pejuang. Dalam menjalankan tugasku, aku akan selalu tangguh dan kuat mengangkut para pejuang Jakarta yang sedang berikhtiar untuk kehidupan yang lebih baik”, demikian keterangan yang tertulis pada spanduk berdiri yang dipampangkan dalam acara itu.

Dalam Kamus Indonesia Jawa (2015) yang disusun Sutrisno Sastro Utomo, Ratangga diartikan sebagai berikut: “Roda: cakra, catra, glindhingan, jantra, ratangga, rodha (tentang kereta, sepeda, motor, mobil), sengkalang (lingkar roda)”

Jika nama rangkaian keretanya Ratangga, maka nama bor yang bergerak horizontal untuk membuat jalan MRT adalah Antareja. Nama itu diberikan Presiden Jokowi tiga tahun lalu saat meresmikan pengeboran pertama jalur bawah tanah itu pada Senin (21/9/2015).

“Yang jago ambles bumi ya Antareja itu,” kata 
Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan, seperti dikutip Detik.

Nama Ratangga dan Antareja berasal dari khazanah wayang. Dan ini bukan sesuatu yang baru dalam penamaan benda-benda teknologi tinggi di Indonesia, khususnya benda yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan sebagai simbol kebanggaan, baik buatan asing maupun karya sendiri.


Sejak Zaman Sukarno

Dalam dunia militer nasional, para pengampu alutsista pun kerap menamai persenjataan mereka dengan nama-nama yang berasal dari dunia pewayangan. Antasena, misalnya, dijadikan nama tank boat pertama di Indonesia yang pada Juli 2018 masih berbentuk purwarupa.

Nama tokoh pewayangan yang sangat legendaris dalam dunia militer kita adalah Dewa Ruci. Kapal untuk pelatihan para taruna atau kadet Akademi Angkatan Laut ini juga sering mengarungi samudra dalam tugas-tugas kenegaraan.

Selain itu, nama sejumlah kapal selam Angkatan Laut pun masih ada hubungannya dengan dunia pewayangan, yakni nama-nama senjata para protagonis dalam kisah Mahabharata. KRI (Kapal Republik Indonesia) Nagapasa, Nanggala, Cakra, dan Ardadedali yang menjadi nama kapal selam itu adalah senjata milik Indrajit, Baladewa, Kresna, dan Arjuna.


Tradisi penamaan ini bahkan telah berlangsung sejak zaman Orde Lama dan Orde Baru. Pasukan pengawal presiden zaman Sukarno dinamakan Cakrabirawa yang merupakan senjata pamungkas Kresna. Setelah rezim berganti, nama Cakra disandang pasukan Kostrad.

Tahun 1995, yang disebut-sebut sebagai tahun keberhasilan dirgantara nasional, Soeharto menamai empat pesawat N250 buatan IPTN masing-masing dengan nama Gatotkaca, Krincing Wesi, Koconegoro, dan Putut Guritno.

Sedyatmo, penemu teknik konstruksi cakar ayam, juga sempat menamai jembatan yang ia imajinasikan akan menghubungkan pulau Sumatra, Jawa, dan Bali dengan nama “Jembatan Ontoseno (Antasena)”, meskipun sampai sekarang belum juga terwujud.

“Sebagai seorang penggemar wayang, Sedyatmo mengambil nama ini dari tokoh pewayangan. Ontoseno (Antasena) atau Anantasena adalah nama salah satu tokoh pewayangan yang tidak terdapat dalam naskah Mahabharata karena merupakan asli ciptaan para pujangga Jawa,” tulis Ahmad Effendi dan Hermawan Aksan dalam Prof. Dr. Ir. Sedyatmo: Intuisi Mencetus Daya Cipta (2009).


Mengagungkan yang Langka

Nama-nama tokoh pewayangan dalam benda berteknologi tinggi dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum tak bisa dilepaskan dari dominasi etnis Jawa dalam jajaran pengambil keputusan.

Daftar nama yang lahir dari budaya Jawa yang telah disebutkan dalam artikel ini masih bisa diperpanjang. Misalnya Bhayangkara. Nama pasukan elite Kerajaan Majapahit ini dilekatkan dengan korps kepolisian.

Sementara jika dilihat dari aspek estetika dan spirit, pemilihan tokoh pewayangan Jawa ini bisa dibandingkan misalnya dengan wayang Sunda, yang lahir dari akar yang sama.

Wayang Sunda yang biasa disebut wayang golek, seperti dicatat Sarah Anais Andrieu dalam Raga Kayu, Jiwa Manusia: Wayang Golek Sunda (2017), kerap dinilai secara negatif dibandingkan dengan wayang kulit sebagai “kakaknya” yang menurut dia lebih mempunyai prestise.

“Dianggap kurang artistik, sekadar hiburan biasa, remeh, terlalu populer, wayang [golek] ini sering dianggap mengalami kemunduran. Para dalang lazim dituduh merusak bentuk wayang, bahkan hingga saat ini,” imbuhnya.

Andrieu menambahkan pula bahwa James R. Brandon dalam Theatre in Southeast Asia (1967) juga mencatat kecenderungan ini, yakni wayang golek hanya dihargai sebagai hiburan daripada nilai spiritual.

“Menurut sejarah, dahulu wayang golek Sunda memiliki status yang setara dengan wayang kulit Jawa. Kini, tingkat artistik pertunjukan-pertunjukannya telah merosot dan prestise wayang pun ikut jatuh bersamanya,” imbuh Brandon seperti dikutip Andrieu.
Wayang, dalam hal ini wayang dari tradisi Jawa yang dianggap lebih adiluhung seperti dicatat Sarah Anais Andrieu, memang menjadi satu budaya yang “dijaga” agar tak kehilangan wibawanya.

Ini dicatat Nunus Supardi dalam Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan 1918-2013 (2016). Pada pengantar dalam Kongres Pewayangan 2005 yang terbuhul di buku tersebut, disebutkan bahwa wayang sebagai produk budaya tengah mengalami ancaman dari produk budaya lain seperti film dan TV karena perubahan cara pandang dan cara pikir masyarakat.

“Wayang merupakan harta kultural yang tidak hanya bersifat konkret tetapi lebih bersifat simbolik. Pengembangan wayang menjadi sesuatu yang naturalis-realis-konkret justru akan menghilangkan ciri khas wayang itu sendiri,” tulis pengantar tersebut.

Sifat simbolik wayang, tambah pengantar itu, yang tak hanya hadir sebatas tontotan, melainkan juga sebagai tuntunan dan tatanan, adalah hal yang penting sehingga mesti dipertahankan. Tujuan utamanya adalah agar tak terjadi pengikisan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap wayang.

“Dengan cara demikian, salah satu fungsi wayang sebagai media syiar, karena di dalamnya bermuatan tuntunan, akan semakin diminati oleh masyarakat modern sehingga dapat membawa masyarakat menuju suatu tatanan sosial budaya yang berkepribadian luhur,” imbuhnya.

Makna wayang yang begitu adiluhung itu akhirnya tentu saja menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk melekatkan nama-nama tokohnya, juga senjata para protagonis dalam benda-benda “langka” seperti pesawat, kereta, kapal selam, dan lain-lain. Ya, bukankah capaian teknologi tinggi masih merupakan barang langka di negeri ini?

Perlakuan terhadap benda-benda “langka” ini mengingatkan saya pada paparan Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya 1: Batas-batas Pembaratan (2018) saat ia menjelaskan salah satu barang yang langka di Jawa, yakni bijih besi.

Menurut Lombard, mengutip dari para ahli prasejarah dan etnolog, meski besi telah lama dikenal di Nusantara, tapi keberadaannya amat sedikit dan bukan di Jawa, melainkan di bagian utara Filipina, bagian tenggara Kalimantan, bagian tengah Sulawesi, daerah pedalaman Sumatra, dan Sumbawa.

Sepanjang masa prakolonial, di Jawa bahkan tidak ada bijih besi. Kalau pun ada karena aktivitas perdagangan, ketersediaannya amat sedikit. Hak mengerjakan besi juga dianggap melekat pada sekelompok perajin pemegang hak istimewa yang dianggap memiliki kekuatan gaib, yakni pandai besi.

“Di mana pun di Nusantara, pandai besi sedikit banyak dipandang sebagai empu yang memiliki kekuatan magis, tetapi dapat dibayangkan bahwa di Jawa, konteks ritual dan magisnya lebih terasa karena kelangkaan logam itu,” tulisnya.

Oleh karena itu, sambungnya, meski produk senjata dari Jawa seperti keris merupakan sebuah rekayasa teknik dan keterampilan yang luar biasa, tapi ukurannya sangat kecil jika dibandingkan dengan pedang bangsa Frank, dan tidak mungkin diproduksi dalam jumlah besar.

“Sungguhpun terletak di antara India dan Cina, di mana kita tahu, teknik pengolahan logam telah dapat berkembang sejak sangat dini dan secara besar-besaran untuk ukuran zamannya, Nusantara secara tragis tetap tersisih dari pemilikan peralatan besi yang begitu diperlukan untuk menebas dan memerangi hutan,” imbuh Lombard.

Jika dulu perlakuan terhadap benda yang terbuat dari bijih besi begitu diagungkan di Jawa karena kelangkaannya, maka kiwari penamaan benda berteknologi tinggi dengan nama-nama dari dunia wayang menandakan satu hal: bangsa ini tengah mengulang sejarahnya sendiri.

Apabila masa lalu menyuratkan bahwa peralatan besi diperlukan untuk “menerabas dan memerangi hutan”, maka barangkali kedua kata kerja itu kini bisa dilekatkan kembali untuk “menerabas dan memerangi” tantangan zaman.
(irf)


Tayang pertama kali di Tirto.id pada 12 Desember 2018

Foto: Grid.ID

23 February 2020

Gulma di Majalah Sabili dan Riuh Sastra yang Reda Begitu Saja



Majalah Islam Sabili pernah memuat cerpen "Pulang" yang hampir sekujurnya sama dengan bagian 7 roman Bukan Pasar Malam karya Pramoedya Ananta Toer.

Ini belum terlalu lama terjadi. Belum genap satu dasawarsa berlalu. Majalah Islam Sabili yang sudah berhenti terbit sejak tahun 2014, sempat memuat cerpen yang sangat mirip dengan bagian ketujuh novelet Bukan Pasar Malam (cetakan 9: 2004) karya Pramoedya Ananta Toer (selanjutnya ditulis Pram).

“Pulang” karya Kukuh Setyo Prakoso (selanjutnya ditulis Kukuh) dimuat di Majalah Islam Sabili No. 07 TH XVI, 23 Oktober 2008/23 Syawal 1429.

Perhatikan paragraf berikut:

“Sesudah mandi, aku ada kesempatan melihat-lihat rumah dan pelataran. Mandi itu sebenarnya bukan mandi yang betul-betul. Air di kota kami yang kecil ini tebal oleh lumpur Bengawan Solo. Hanya sesekali saja airnya jernih. Pembagian air PDAM di sini agak pelit. Sehari menyala, lalu sehari kemudian mati. Barangkali air mandi yang tebal inilah yang membuat penduduk kota kecil ini berbeda dengan penduduk kota besar yang mempunyai pembagian air PDAM yang teratur, bening, dan baik. Di sini, orang berjalan dengan kulitnya yang berkerak-kerak. Kami menyebutnya dengan busik,” tulis Kukuh.

Bandingkan dengan tulisan Pram ini:

“Jam sembilan pagi aku bangun. Baru sesudah mandi ada kesempatan padaku melihat-lihat rumah dan pelataran. Mandi itu sebetulnya bukan mandi betul-betul. Air di kota kami yang kecil ini tebal oleh lumpur. Pembagian air ledeng di sini tak boleh diharapkan. Barangkali air mandi yang tebal inilah yang membuat penduduk kota kecil ini berbeda dengan penduduk kota besar yang mempunyai pembagian air ledeng dengan teratur, bening, dan baik. Di sini, orang berjalan-jalan dengan kulitnya yang berkerak-kerak.” (Bukan Pasar Malam: hlm. 42)
Atau coba baca juga yang ini:

“Ya Gus, rumahmu ini aku juga yang mendirikan dulu. Waktu itu kamu baru bisa tengkurap. Tiga puluh tahun yang lalu! Dan selama itu, rumahmu ini belum pernah diperbaiki. Pikir saja. Tiga puluh tahun! Itu tidak sebentar bila dibandingkan dengan jeleknya tanah di sini. Cobalah lihat rumah-rumah tembok yang didirikan sesudah rumahmu. Semua itu sudah roboh, retak, dan sobek-sobek. Rumahmu ini masih kuat.” Sekarang nada suaranya berubah menjadi ketua-tuaan. “Kalau bisa Gus, harap rumahmu itu diperbaiki. Engkau sudah terlalu lama meninggalkan tempat ini. Dan engkau sudah terlampau lama tak bergaul dengan orang-orang sini. Karena itu, barangkali ada baiknya kuulangi kata orangtua dulu: Apabila rumah itu rusak, maka yang menempatinya pun rusak,” tulis Kukuh.

Dan ini tulisan Pram:

“Ya, Gus, rumahmu itu aku juga yang mendirikan dulu. Waktu itu engkau baru bisa tengkurap. Dua puluh lima tahun yang lalu! Dan selama itu, rumahmu itu belum pernah diperbaiki. Pikir saja. Dua puluh lima tahun! Itu tidak sebentar dibandingkan dengan jeleknya tanah di sini. Cobalah lihat rumah-rumah tembok yang didirikan sesudah rumahmu—semua itu sudah roboh, bongkar, dan sobek-sobek. Rumahmu itu masih kuat.” Sekarang suaranya jadi ketua-tuaan. “Kalau bisa, Gus, kalau bisa—harap rumahmu itu engkau perbaiki. Engkau sudah terlalu lama meninggalkan tempat ini. Dan engkau sudah terlampau lama tak bergaul dengan orang-orang sini. Karena itu, barangkali ada baiknya kuulangi kata orang tua-tua dulu: Apabila rumah itu rusak, yang menempatinya pun rusak.” (Bukan Pasar Malam: hlm. 43-44)

Sebagai contoh terakhir, saya kutipkan satu lagi:

“Tiba-tiba seluruh badan bapak bergerak, seperti tertarik-tarik oleh sesuatu. Matanya terbuka dengan tiada memandang. Kemudian badai batuk menerjang. Dan dalam keadaan ini, tak ada satu pun manusia yang mampu ringankan beban deritanya. Aku hanya bisa melihat penderitaannya, dengan rasa sesal mengiris dada. Muka yang pucat pasi itu jadi membiru oleh batuknya. Dan ketika batuk mereda, terdengar perkataan dari bapak, ‘Ada-ada saja hidup manusia ini’,” tulis Kukuh.

Sementara berikut tulisan Pram:

“Dan mata itu tertutup lagi. Sebentar saja. Tiba-tiba seluruh badan itu tertarik-tarik. Matanya terbuka dengan tiada memandang. Kemudian badai batuk menerjang. Dan dalam keadaan seperti itu, tak ada manusia di seluruh dunia bisa meringankan penderitaannya. Dan aku hanya bisa mengawasi dengan penderitaan yang meruyak di dalam dada. Muka yang pucat itu jadi kebiru-biruan oleh batuknya. Dan waktu batuk itu reda terdengar suaranya yang diucapkan cepat-cepat: ‘Ada-ada saja hidup manusia ini’.” (Bukan Pasar Malam: hlm. 46-47).

Cerpen “Pulang” sepanjang 1229 kata itu hampir di sekujurnya sama dengan tulisan Pram. Di bawah tulisannya Kukuh menulis: “Made in Cepu, 17 September 2008, pukul 7.26 a.m)”.

Tahun 2008 saya sempat mengirim surat pembaca ke redaksi Majalah Islam Sabili, tepatnya redaktur Elka (Lembaran Khazanah), rubrik yang menggawangi cerpen, tapi tak pernah ada tanggapan.

H.B. Jassin dalam Tifa Penyair dan Daerahnya (1985) bagian 21 “Plagiat, Saduran, Pengaruh”, menjelaskan bahwa plagiat adalah menyalin sebagian atau seluruhnya dari sebuah karangan, kemudian menambahkan namanya di bawah tulisan itu seolah-olah miliknya.

“Cara yang begini disebut plagiat, pencurian atau pencaplokan, sebab sama dengan mencuri, yakni mencuri hasil pikiran orang,” tulis Jassin.

Sementara saduran, menurut Jassin, adalah karangan yang diambil jalan cerita dan bahan-bahannya dari karangan lain, misalnya dari karya pengarang luar negeri, dengan mengubah dan menyesuaikan nama-nama dan suasana serta kejadian-kejadian di negeri asing itu dengan keadaan di negeri sendiri.

“Tapi pada saduran ini pun selalu harus disebut nama karangan dan pengarang aslinya dan disebutkan pula bahwa disadur, meskipun pengarangnya telah beratus tahun jadi tengkorak dan negerinya jauh dari negeri kita,” tambahnya.

Pengalaman membaca berbagai bahan bacaan dari para pengarang, penyair, pujangga, ahli filsafat, dll, sedikit banyak akan memengaruhi karya si pengarang. Itulah yang dimaksud Jassin sebagai pengaruh. Namun Jassin menegaskan bahwa pribadi yang kuat bisa melebur pengaruh-pengaruh itu, sehingga karyanya tidak berbau jiplakan yang ditempel-tempelkan, melainkan karya yang berwatak sendiri.

Jika menilik cuplikan cerpen “Pulang” yang ditulis Kukuh, dan membandingkannya dengan Bukan Pasar Malam karya Pram, pembaca bisa menilai sendiri posisi cerpen “Pulang” tersebut: apakah sebagai karya plagiat, saduran, atau hanya terpengaruh oleh Pram?


Keriuhan di Ladang Sastra Indonesia Tahun 2000-an

Muhidin M. Dahlan dalam Aku Mendakwa Hamka Plagiat: Skandal Sastra Indonesia 1962-1964 (2011) di bagian penutup bertajuk “Plagiat, Keributan Omong Kosong, dan Kehormatan” mendokumentasikan beberapa peristiwa sastra pada tahun 2000-an yang mengundang keriuhan di media sosial.

Kasus pertama yang ia bahas adalah cerpen “Perempuan Tua dalam Rashomon” yang ditulis Dadang Ari Murtono. Cerpen yang sempat dimuat di Lampung Post (5 Desember 2010) dan Kompas (30 Januari 2011), dituduh plagiat dari cerpen “Rashomon” karya cerpenis Jepang, Ryunosuke Akutagawa.

Setelah kasus Dadang, Muhidin kemudian membahas puisi Taufiq Ismail, “Kerendahan Hati” yang mirip dengan puisi “Be the Best of Whatever You Are” karya Douglas Malloch.

Media sosial ribut. Bramantyo Prijosusilo berkomentar keras, “Khabarkan kepada dunia, penyair jahat Taufiq Ismail yang suka menekan-nekan seniman muda dengan cara-cara selintutan, adalah plagiator tuna-budaya.”

Komentar Bramantyo Prijosusilo kemudian menuai tanggapan beragam. Taufik Ismail yang marah, yang katanya “tidak terima dinista sedemikian”, hendak menyeret Bramantyo ke ranah hukum. Namun, akhirnya kasus ini berujung dengan damai. Bramantyo meminta maaf.

Selain dua kasus tersebut, ada juga pemaparan tentang cerpen “Dodolit Dodolibret” karya Seno Gumira Ajidarma yang mirip dengan “Tiga Pertapa” karya Leo Tolstoy. Mula-mula akun Facebook Akmal Nasery Basral mengunggah cacatan bertajuk “Dodolit Dodoltolstoy” yang isinya menceritakan pengalaman dia waktu menghadiri Malam Penghargaan Cerpen Terbaik Kompas 2011 di Bentara Budaya Jakarta pada tanggal 27 Juni, yang salah satunya menampilkan cerpen “Dodolit Dodolibret”.

Muhidin menerangkan bahwa Akmal menulis delapan poin kesamaan antara cerpen Seno dengan Tolstoy, di antaranya yaitu: (1) Fokus cerita tentang seorang pemuka agama yang resah melihat cara berdoa masyarakat umum yang salah (Guru Kiplik versi SGA, dan Uskup versi Tolstoy), (2) Sang pemuka agama pergi ke sebuah pulau. (Berlokasi di tengah danau luas versi SGA, dan berlokasi di tengah lautan luas versi Tolstoy), dll.

Seperti pada dua kasus sebelumnya, soal ini pun mengundang banyak tanggapan dari para sastrawan, tapi kemudian cepat mereda.

“Kasus Seno Gumira Ajidarma dan Tolstoy itu pun kita tahu kemudian mereda dengan cepat, lalu melenyap. Tak ada kelanjutan. Mungkin sekadar sport agar media sosial itu tak hanya berisi keluh-kesah, 'status' personal dan sehari-hari, dan sesekali puisi-puisi pendek atau cerita pendek yang diposting tergesa-gesa untuk meraup sesegera mungkin pujian antarkenalan, serta agenda-agenda kesusastraan,” tulis Muhidin.

Beberapa kasus di atas, termasuk kasus di Majalah Islam Sabili yang sepi dan tidak ada tanggapan sama sekali, menambah catatan sejarah sastra Indonesia yang masih muda usia.

Dalam catatan pembuka buku Aku Mendakwa Hamka Plagiat: Skandal Sastra Indonesia 1962-1964 (2011), Muhidin M. Dahlan menulis, “[…] ini sejarah kita, sejarah sastra Indonesia. Mari buka, mari baca. Dan setelah itu, generasi berikutnya akan menimbang mana yang pantas disiangi (karena gulma), mana yang perlu ditumbuhkan (karena padi). Mana yang dibabat, mana yang ditumbuhkan.”
(irf)

Tayang pertama kali di Tirto.id pada 20 Maret 2018